LKPJ Bupati 2025 Resmi Disampaikan di Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas
Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Musi Rawas tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Firdaus Cik Olah, serta dihadiri 21 dari total 40 anggota DPRD.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Firdaus Cik Olah menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat paripurna ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa LKPJ akhir tahun anggaran wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Selain itu, pelaksanaan rapat ini juga berdasarkan Surat Bupati Musi Rawas Nomor 050/182/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 perihal penyampaian LKPJ Tahun 2025. Selanjutnya, DPRD akan melakukan pembahasan melalui komisi-komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan mitra kerja masing-masing.
Sementara itu, Bupati Musi Rawas yang diwakili oleh Wakil Bupati H. Supriyatno menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Ia menambahkan, materi LKPJ Tahun Anggaran 2025 mencakup berbagai aspek penting, di antaranya kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan, tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan.
Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati menyatakan optimisme bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki visi yang sejalan dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Apabila masih terdapat kekurangan dalam kinerja pemerintah daerah, mari kita tingkatkan sinergi dan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat guna mengoptimalkan capaian pembangunan ke depan,” ujarnya.( ADV )
Posting Komentar